19 September 2018

RSS Facebook Twitter

Jumat, 09 Februari 2018 18:53

Pemerintah Akan Kupas Bukit di Jalur Puncak Bogor

Ditulis oleh 
Beritakan rating pada item ini
(0 voting)

Bogor : Pasca pengehentian evakuasi korban yang di duga tertimbun longsor di Riung Gunung Puncak Bogor , tim evakuasi mulai melakukan pengupasan bukit untuk pelebaran dan pengerasan jalan , Kamis (08/02). Hal itu menyusul Instruksi dari Kementrian PUPR yang akan melakukan pengupasan 2 bukit di 3 titik yakni Riung Gunung –At Tawun dan Naringgul Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.  Selain longsor di riung gunung jalur Puncak longsor juga terjadi di 24 titik yang tersebar di kecamatan Cisarua dan Megamendung, Longsoran tebingan itupun mengancam warga di tengah pemukiman padat penduduk serta jebolnya jembatan penghubung kampong dan desa luput dari pantauan para pengambil kebijakan.

Dalam kunjungannya ke lokasi bencana di kampong Naringgul Cisarua , Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar menjelaskan, di samping kerusakan tata ruang ada program pemerintah yang tidak berlanjut. Salah satunya penertiban vila liar di kawasan Puncak Bogor , Demiz menegaskan factor terhentinya program penertiban vila liar itupun karena minimnya dana dan perhatian dari pemerintah. " ini kan seharusnya pemilik vila liar membongkar sendiri , mereka kan orang terpandang orang besar punya jabatan pasti tahu kalau mereka melanggar kalau di tertibkan pemerinah habis dong uang negara untuk bongkar bongkarin vila liar, harus ada satu tujuan dalam menyelamatkan lingkungan jangan saling lempar kesalahan, ini tanggung jawab lintas pemerintah dan kementrian", Jelas Wakil Gubernur Dedy Mizwar , Kamis (08/02).

Sementara itu kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan puncak Bogor akibat salah urusnya perizinan dan juga ketidak seragaman data dan peta lahan terutama di Cisarua dan Cianjur. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimulyo menjelaskan harus ada 1 peta yang mengatur lahan untuk perumahan dan perkebunan.  Kawasan Puncak di atur oleh lintas kementrian dan pemerintahan Degradasi lahan yang terjadi tentunya harus di selesaikan secara bersama sama.  

"Ini karena minimnya daerah resapan air bukan semata mata karena faktor cuaca , banyak lahan serapan yang hilang sehingga jalan kurang tertopang dengan kuat ", Tambah Menteri PUPR Basuki Hadimulyo.  

Alih fungsi lahan terus mengintai kawasan puncak Bogor.  Pelakunya adalah para pengusaha dan pemegang konsesi dan ketidak akuratan peta antara Lahan HGU milik perusahaan perkebunan, Taman Nasional dan lahan rakyat menjadi penyebab utama hilangnya 5,7 ribu hektar hutan puncak yang dampaknya adalah bencana banjir dan longsor. /KBRN

Dibaca 427 Kali